jump to navigation

Hukum Buat Si Miskin Polisi Berpihak pada Pengusaha, Si Miskin Selalu Tak Berdaya December 13, 2009

Posted by Aulia Prima Kharismaputra in Uncategorized.
trackback

Jakarta – Dalam setiap kasus yang menimpa masyarakat miskin hampir tidak ada pendampingan hukum. Akibatnya masyarakat miskin selalu di posisi yang tidak berdaya di hadapan hukum.

Jhon (38), petani Tasikserai Timur, Pinggir, Bengkalis, Riau, sangat panik ketika menyadari motor Supra X keluaran 2007 yang diparkir di pinggir hutan raib, 2 Desember, lalu. Padahal ia harus segera pulang ke rumah untuk istirahat makan siang.

Ia dan warga desa Tasikserai Timur lainnya memang sudah biasa memarkir kendaraan di pinggir hutan

saat pergi di ladang. Soalnya ladang palawija yang mereka garap letaknya di tengah hutan garapan yang dikelola PT Arara Abadi (AA). Karena medannya cukup berat untuk dilalui kendaraan roda dua, para petani kemudian memarkir di pinggiran hutan yang berjarak sekitar 1 kilometer dari ladangnya.

Pusing mencari-cari tapi tidak ketemu juga, Jhon kemudian mengontak Rinaldi, aktivis Serikat Tani Riau, yang kebetulan ada di desanya. Jhon bermaksud meminta bantuan Rinaldi untuk melaporkan kehilangan motor tersebut ke Polsek Pinggir.

Tidak lama berselang, petugas Polsek Pinggir melaporkan kalau motor milik Jhon tersebut diambil salah seorang sekuriti PT AA. “Memang motor milik Jhon kemudian dikembalikan. Tapi masalahnya, kenapa polisi tidak menjerat sekurity tersebut dengan pasal pencurian. Padahal tindakan security tersebut merupakan pelanggaran pidana, yakni mengambil milik orang alias maling,” jelas Rinaldi saat dihubungi detikcom.

Ironisnya, kata Rinaldi, polisi akan bertindak cepat dalam menindak jika PT AA melaporkan dugaan kriminal yang dilakukan warga. Misalnya tragedi yang terjadi di Dusun Suluk Bongkal, Bengkalis, Riau, yang merupakan tetangga desa Tasikserai Timur.

Tragedi Suluk Bongkal itu sendiri terjadi ketika warga setempat dituduh menyerobot lahan PT AA, serta mengambil kayu bakar di hutan yang dikelola perusahaan tersebut. Rinaldi mengisahkan, tidak kurang dari 500-an pasukan yang berasal dari Brimob Polda Riau dan Samapta dari Polres Bengkalis pada 18 Desember 2008, menyerbu Dusun suluk Bongkal. Mereka bermaksud mengusir warga yang tinggal di sana.

Mendapat serbuan polisi, warga langsung panik dan lari kocar-kacir. Tapi malang bagi Fitri. Bocah 2,5 tahun tersebut yang siang itu juga merasa panik kecemplung sumur dan tewas.Kemalangan warga tidak sampai di situ.

Setelah membumihanguskan 400 rumah milik warga Dusun Suluk Bongkal, ratusan warga juga diamankan. Belakangan 75 warga divonis majelis hakim PN Bengkalis masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.

Mereka dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan penyerobotan lahan dan pencurian.

“Kasus kriminalisasi terhadap masyarakat seperti ini sudah berulangkali terjadi, khususnya di Riau. Tapi masyarakat hingga sekarang tidak bisa berbuat apa-apa,” keluh Rinaldi.

Kisruh antara warga dengan pengusaha pengelola hutan atau perkebunan di Riau atau daerah lain di Indonesia memang sudah seringkali terjadi. Namun hampir semua kasus konflik antara warga dan pengusaha, selalu saja menyisakan duka bagi warga. Mereka selalu ditempatkan di posisi bersalah.

Menurut Direktur Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Zaenal Abidin, kasus yang terjadi di Riau, merupakan sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia. YLBHI mencatat paling tidak ada ratusan kasus serupa.

“Dalam setiap konflik lahan antara warga dan pengusaha, selalu saja warga yang dipersalahkan. Padahal seharusnya penegak hukum meneliti dulu pangkal persoalan sengketa itu. Bukan efek dari sengketa tersebut,” jelas Abidin.

Masalahnya semakin rumit ketika mafia hukum juga ikut bermain. Abidin menduga, dalam setiap kasus yang melibatkan perusahaan dan warga, ikut andil mafia hukum. Akibatnya hampir semua perkara dimenangkan perusahaan yang bersengketa ketimbang warga.

Persoalan lain yang disoroti Abidin, yakni masalah teknis, seperti soal pendampingan hukum. Ia mencontohkan, dalam kasus Manisih dan Nenek Minah, sebenarnya kedua warga tersebut tidak harus disidangkan jika sejak awal mereka ada pendampingan hukum. Sebab bila sejak awal keduanya didampingi advokat atau lawyer, masalah yang dialami Manisih dan Nenek Minah bisa diselesaikan di luar pengadilan.

Tapi persoalannya, ujar Abidin, polisi terkesan tidak mau capek-capek berhadapan dengan pengacara. Padahal seharusnya dalam setiap menyelesaikan perkara, polisi menawarkan kepada tersangka apakah mau didampingi pengacara atau tidak.

Penyebab lainnya, akibat ketidaktahuan masyarakat soal hukum. Mereka tidak mengerti masalah hukum sehingga pasrah saja dengan langkah-langkah yang ditetapkan aparat hukum. Pernyataan Abidin ada benarnya. Sebab dalam kasus Manisih dan Nenek Minah, keduanya bisa ditangguhkan penahanannya setelah dilakukan pendampingan.

Nah, ketidaktahuan masyarakat soal hukum inilah yang menurut Abidin selalu dimanfaatkan aparat penegak hukum. Masalah tersebut diperparah dengan hadirnya mafia hukum yang selama ini tidak terpantau publik.

“Dari banyak kasus yang menimpa masyarakat miskin umumnya terjadi di daerah-daerah terpencil. Ulah mafia di sana sulit terpantau sehingga mereka leluasa mengakali hukum,” pungkas Abidin.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: